GenPI.co - Seorang penyidik dari unsur kepolisian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga melakukan pemerasan terhadap Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, M. Syahrial.
Dampaknya, nama KPK pun kembali tercoreng, mengingat Lembaga Antirasuah ini selama ini diketahui bersih dari korupsi.
BACA JUGA: IPW Bongkar Fakta Mengejutkan, Skakmat KPK, Bisa Mati Kutu
Menanggapi hal itu, ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin melemah.
Apalagi, ditambah, KPK untuk pertama kalinya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim, istrinya Itjih Nursalim, dan juga Syafruddin Arsyad Temenggung.
“Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencari personal KPK yang kuat, profesional, dan independen, tetapi yang lemah dan gampang 'diatur',” ujar Refly Harun kepada GenPI.co, Kamis (22/4).
BACA JUGA: Fahri Hamzah: Terbongkarnya Borok KPK Pertanda Baik
Menurut Refly KPK saat ini tidak bisa terlalu diharapkan. Akan tetapi, dia juga menilai bahwa masih ada segelintir orang yang bersedia untuk benar-benar memburu koruptor.
“Kita tidak bisa berharap dari KPK, tetapi pemberantasan korupsi tetap jalan karena masih ada yang bersemangat di internal KPK,” katanya.
Sebelumnya, Refly juga mempertanyakan apakah Jokowi memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi.
“Hingga saat ini kita belum bisa melihat bahwa pemerintahan serius untuk memberantas korupsi. Serius menjadikan lembaga hukum atau lembaga antikoruspi menjadi kuat,” ujar Refly dalam kanal YouTube-nya, Kamis (22/4). (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News