GenPI.co - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari blak-blakan menyoroti kejanggalan pertanyaan pada soal tes alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Feri Amsari bahkan menyebut soal pertanyaan tes tersebut terdapat soal Front Pembela Islam (FPI) dan Habib Rizieq Shihab (HRS).
BACA JUGA: Akhirnya Habib Rizieq Mengakui Fakta Mengejutkan: Mohon Maaf...
"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada. Misalnya pertanyaan terkait FPI dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah," jelas Feri Amsari kepada wartawan, Selasa (4/5).
Padahal menurut Feri Amsari, pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik.
"Dan mereka (pegawai) tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah, karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," ungkap Feri Amsari.
Menurut Feri Amsari, mengenai kejanggalan pertanyaan itu, dia mengaku mendengar langsung dari pegawai KPK yang telah mengikuti tes.
BACA JUGA: Dosen UI Mendadak Beber Fakta Habib Rizieq: Allah Maha Adil
Feri Amsari membeberkan, bahwa tes itu tidak sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2019. Dia juga mendengar pada soal itu ada nama Habib Rizieq Shihab.
"Tes tidak sesuai dengan UU KPK yang baru, karena tidak terdapat ketentuan mengenai tes alih status. Keinginan tes lebih banyak dari kehendak pimpinan KPK melalui peraturan komisi, sehingga secara administrasi bermasalah," beber Feri Amsari.
"(soal Habib Rizieq Shihab) Saya dengar begitu," sambungnya.
Menurut Feri Amsari, dia menyebut tes alih status pegawai KPK menjadi ASN ini sebagai bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penyelenggara.
"Tes merupakan bentuk kezaliman dan kesewenang-wenangan penyelenggara, karena selain dilakukan tidak terbuka sebagaimana tes PNS lainnya. Juga dilakukan berulang-ulang kepada pegawai, karena itu tes kesekian kalinya," ungkap Feri Amsari.
Feri Amsari membeberkan, mana ada orang dites berkali-kali seperti pegawai KPK.
"Apalagi tertutup. KPK kalah dengan lembaga lain yang tesnya hasilnya dibuka setelah tes berlangsung," ujarnya.
Feri Amsari pun menilai, bahwa tes yang dilakukan KPK ini untuk mencoret tokoh senior yang memperjuangkan antikorupsi.
"Tes ini merupakan cara untuk membenarkan pencoretan figur-figur yang sedang menangani perkara megakorupsi, Kasatgas kasus-kasus yang melibatkan para politisi dan orang yang menjabat di posisi internal yang penting bagi integritas KPK di masa depan," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News