GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak serta merta bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan para pegawai KPK yang tidak lolos tes.
Pengamat Komunikasi dan Politik Jamilludin Ritonga mengapresiasi pernyataan Jokowi tersebut. Dia menilai TWK yang dilakukan terkesan politis dan sengaja dibuat untuk menyingkirkan kelompok Novel Baswedan.
BACA JUGA: DPR Bersiap Panggil KPK, Siap-siap Bakal Ada Kejutan
"Ke-75 karyawan KPK yang tidak lolos TWK tidak serta merta wawasan kebangsaan mereka rendah. Sebab, alat tes (instrumen) yang digunakan juga diragukan mampu mengukur wawasan kebangsaan seseorang," ujar Jamilludin kepada GenPI.co, Senin (17/5).
Akademisi itu menuturkan dalam bahasa riset, alat ukur yang digunakan diragukan validitasnya.
"Jadi, pernyataan Jokowi setidaknya dapat memberi kepastian kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK," sambungnya.
Hal itu sekaligus dapat menutup peluang keinginan pimpinan KPK untuk memberhentikan 75 karyawannya.
"Pernyataan Presiden Jokowi juga memberi sebersit harapan untuk mengembalikan kedigdayaan KPK dalam memberantas Korupsi," jelas Jamilludin.
KPK yang sempat dinilai harus diawasi untuk tidak korupsi, diharapkan akan kembali menjadi lembaga yang benar-benar mengawasi korupsi.
"Harapan itu setidaknya dapat kita sematkan kepada 75 karyawan KPK yang dinilai tidak lolos TWK. Integritas mereka tak perlu diragukan dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.
BACA JUGA: Pernyataan Jokowi Tetap Tak Bisa Ganggu Gugat KPK
Jamilludin menilai dengan tetapnya Novel Bawesdan dan kawan-kawanny di KPK, diharapkan dapat memberi efek getar kepada pihak-pihak gemar korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Mereka ini memang harus segera dikandangkan ke KPK, sehingga memberi peringatan kepada para oligarki untuk tidak bermain mata dengan pihak-pihak yang gemar KKN," pungkasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News