GenPI.co - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad blak-blakan mengatakan, jika memang hanya ada dua pasangan capres dan cawapres yang bertarung di Pilpres 2024, maka harus dipilih secara transparan oleh partai politik.
"Proses seleksi pasangan capres-cawapres tersebut secara terbuka, transparan, inklusif, dan demokratis dengan mengakomodasi pendapat publik," jelas Nyarwi Ahmad kepada GenPI.co, Minggu (30/5).
Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menilai seleksi pemilihan paslon tersebut bisa dilakukan dengan model konvensi.
"Bedanya, konvensi Capres ini tidak dilakukan pada level organisasi parpol," ungkapnya.
Sebelumnya, Partai Golkar dan Demokrat sepertinya yang pernah melakukan konvensi capres pada Pilpres 2004 dan 2009 lalu.
"Namun, konvensi dilakukan oleh koalisi parpol yang hendak mengusung pasangan Capres," jelasnya.
Menurut Nyarwi Ahmad, konvensi yang dilakukan oleh koalisi parpol perlu dilakukan dengan mengedepankan enam hal, antara lain tidak ditujukan untuk menutup peluang publik pemilih dalam mendapatkan sosok pasangan terbaik atau perfek yang diinginkannya dalam Pilpres 2024 mendatang.
"Kedua, proses seleksi dalam konvensi dilakukan berbasis indikator-indikator tertentu, seperti tingkat kecocokan antara orientasi ideologi personal kandidat dengan orientasi ideologi parpol," bebernya.
Ketiga, setiap tahapan yang dijalankan dalam konvensi tersebut juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
"Keempat, konvensi tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan dinamika pendapat publik," ujar Nyarwi Ahmad.
Kelima, mekanisme konvensi capres cawapres dilakukan dengan berbasis pada prinsip-prinsip demokratis dan juga mengedepankan inklusifitas.
"Terakhir, konvensi tersebut diarahkan untuk memilih para kandidat Capres dan Cawapres terbaik yang memiliki profil personal, karakter, integritas, dan kompetensi yang bagus," tutup Nyarwi Ahmad.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News