Gaduh TWK di KPK Terus Meluas, Pemerintah Bisa Terpojok

GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menduga adanya campur tangan dari pemerintah terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK. 

Menurut dia, hal itu dapat terjadi mengingat pegawai KPK dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada Senin, (1/6/2021). 

"Jadi, para pengawas petugas KPK jangan hanya orang yang hanya ditempatkan pemerintah untuk sekadar menyetujui dan mengawasi antirasuah," ungkap Fernando kepada GenPI.co, Senin (1/6/2021). 

BACA JUGA:  KPK Bergerak Cari Harun Masiku di Indonesia

Fernando mengatakan bahwa harus ada keterbukaan KPK terhadap TWK yang selama ini diperbincangkan. 

Dengan demikian, dia berharap kepada petinggi KPK agar mengikuti TWK secara terbuka. 

BACA JUGA:  Begini Analisis Tajam Pengamat LIPI Soal Alih Status Pegawai KPK

"Kami minta di sini bagaimana keterbukaan sebuah kasus. Jadi, para pengawas dan pemimpin KPK harus diseleksi lagi," jelasnya. 

Fernando menambahkan peralihan pegawai KPK menjadi ASN seharusnya tetap secara terbuka. 

BACA JUGA:  Fixed! Pimpinan KPK Tak Akan Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai

Sebab, dia mengatakan tidak ada tebang pilih dalam peralihan status pegawai menjadi ASN. 

"Makanya, untuk seleksi dari pengawas KPK itu juga harus dilakukan secara terbuka, lah. Sebab, ini sudah ASN, ya, seharusnya untuk pengawasnya juga dilakukan hal yang sama," imbuhnya. (*)