GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang memberikan pandangannya terkait kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.
Kemarahan Presiden Jokowi saat itu diakibatkan target pembangunan dan dana bantuan sosial (bansos) yang tak tercapai.
Menurut Ngorang, ada banyak masalah yang terjadi di lapangan ketika melakukan pembangunan, salah satunya adalah pembebasan lahan yang terhambat mendapat perlawanan dari sang pemilik tanah.
Ngorang menegaskan bahwa sang pemilik tanah seharusnya bisa setuju, karena pembebasan lahan itu dilakukan untuk proyek negara.
“Itu bukan untuk proyek pribadi, tapi untuk negara,” paparnya.
Oleh karena itu, Ngorang mengatakan jika sang pemilik tanah tak setuju, pemerintah akan menitipkan uang kompensasi ke pengadilan.
“Uang itu akan dititipkan di pengadilan jika tak tercapai kesepakatan. Lalu, proyek akan terus berjalan,” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa hal tersebut akan bertambah rumit jika kepemilikan tanah tidak jelas.
“Misalnya, beberapa pihak saling klaim kepemilikan lahan tersebut. Hal itu dapat menyebabkan kendala lebih besar, karena pemerintah bingung hendak memberikan kompensasi ke siapa,” paparnya.
Ngorang menuturkan bahwa kasus tersebut baru terjadi dalam lingkup peran Kementerian PUPR saja dan belum di kementerian/lembaga lainnya.
“Makin banyak kendala, makin terhambat eksekusi programnya. Beberapa proyek pembangunan bahkan bisa sampai bertahun-tahun juga,” tuturnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News