GenPI.co - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKS Ahmad Fathul Bari angkat bicara terkait usulan rumah sakit covid-19 yang dikhususkan untuk para pejabat.
Dia tak setuju dengan usulan itu karena pejabat negara sudah mendapatkan begitu banyak fasilitas dari negara yang diambil dari uang rakyat.
"Harusnya yang dipikirkan para pejabat negara ialah mendorong penanganan pandemi dan menyelamatkan jiwa dan kesehatan masyarakat,” ujar Fathul di Jakarta, Kamis (8/7).
Dia juga mengomentari kinerja pemerintah pusat dalam penanganan pandemi covid-19.
Menurutnya, dengan kewenangan yang besar belum terlihat perbaikan signifikan, justru menambah rasio utang negara.
"Utang pemerintah makin bengkak dengan jumlah mencapai Rp 6.527,29 triliun per April 2021, dengan rasio utang mencapai 41,18 persen terhadap PDB," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Rosaline Irene Rumaseuw mengusulkan agar pemerintah membuat rumah sakit khusus covid-19 bagi para pejabat.
Usulan tersebut disampaikan karena Rosaline kesulitan mencarikan kamar di rumah sakit bagi para pejabat.
Berangkat dari pengalaman itu, Rosaline berpendapat bahwa pemerintah perlu membuat rumah sakit covid-19 khusus bagi para pejabat. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News