GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan menyoroti kontroversi rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro.
Refly Harun membeberkan, bahwa rangkap jabatan itu sudah terjadi sejak lama dan disebabkan oleh rasa insecure Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diungkapkan pengamat politik itu di akun YouTube Refly Harun yang berjudul "LIVE! MEMALUKAN! UBAH ATURAN DEMI REKTOR UI!!" yang diunggah pada Rabu (21/7).
Dalam video tersebut, Refly Harun mengomentari keputusan Presiden Jokowi yang memperbolehkan Rektor UI untuk merangkap jabatan. Ia menyebut keputusan itu merupakan bentuk inkonsistensi sang presiden.
Sebab, Jokowi dulu dengan lantang menyuarakan melarang rangkap jabatan bawahannya saat menjadi presiden di tahun 2014.
Kala itu, Jokowi melarang jajaran menterinya untuk merangkap jabatan sebagai ketua umum partai politik karena bisa menganggu kinerja.
"Dalam bahasa Jokowi, satu jabatan saja belum beres, apalagi rangkap. Saat itu korbannya Wiranto yang melepas jabatan Ketua Umum Partai Hanura untuk menjadi Menko Polhukam," jelas Refly Harun dikutip GenPI.co, Kamis (22/7).
Refly Harun pun mengungkapkan, Jokowi mulai menunjukkan inkonsistensi pada periode kedua.
Jokowi mulai merestui sejumlah ketua umum partai politik untuk menjadi menteri di kabinetnya.
Ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Akademisi itu menilai, bahwa sikap Jokowi saat ini memiliki motif politik.
Termasuk mengizinkan rangkap jabatan Rektor UI yang diizinkan untuk menjabat sebagai komisaris BUMN.
Menurutnya, Jokowi sedang merasa insecure dan takut mendapatkan serangan dari partai politik.
Karena itu, Jokowi membutuhkan perlindungan dengan menunjuk sejumlah partai politik untuk menjadi menterinya.
"Motifnya sederhana sekali, motif politik, yaitu Presiden Jokowi mau mengikat dukungan dari ketua umum partai politik, karena insecure dan berpotensi mendapat serangan," bebernya.
Bahkan pengamat politik itu menilai, PDIP belum cukup menjadi penyokong utama pemerintahan Presiden Jokowi. Terlebih, PDIP juga kerap menghantam pemerintahan Presiden Jokowi.
Contohnya saat Budi Gunawan menjadi calon Kapolri. Ia kemudian rekomendasi pemberhentian Rini Soemarno, yang diakuinya hal itu dipelopori oleh PDIP.
"Jadi ini semua adalah motif kekuasaan. Motif kekuasaan mengalahkan idealisme, rasionalitas, dan mngalahkan manajemen pemerintahan. Bagi Jokowi, paling penting adalah back up kekuasaan ketimbang efektivitas dalam menjalankan pemerintahan," tegas Refly Harun.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News