Ini yang Dilakukan Refly Harun Kalau Jadi Presiden

GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para pembantunya untuk tidak asal dalam menuntut masyarakat sipil.

Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ingin mempolisikan Indonesia Corruption Watch (ICW) lantaran merasa tersinggung.

Hal tersebut berawal dari temuan ICW tentang adanya keterlibatan Moeldoko dan juga putrinya yakni Joanina Rachman yang berbisnis obat terapi covid-19 Ivermectin.

BACA JUGA:  Demonstrasi Tolak PPKM Cuma Isapan Jempol, Video di Medsos Hoaks

“Kalau saya presiden, saya akan bilang kepada pembantu-pembantu saya untuk siap dikritik,” ujarnya dalam kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (24/7).

Dirinya juga berharap presiden mengingatkan jajaran menteri, jaksa agung, kapolri untuk tidak menuntut  warga negara yang mengkritik.

BACA JUGA:  Akademisi: Pemerintah Lakukan Paradoks Selama Atasi Pandemi

Menurutnya, para pejabat yang suka mempolisikan masyarakat sipil sebaiknya menjadi warga negara biasa saja.

“Wah, itu hebat kalau presidennya begitu. Aman kita. Akan tetapi kalau presidennya melindungi juga ya susah,” katanya.

BACA JUGA:  RatusanTentara AS Merapat ke Palembang, Ada Apa?

Oleh sebab itu, menurutnya, Jokowi harus peka terharap masukan yang dilontarkan oleh masyarakat sipil.

“Akan tetapi, kalau dia (Jokowi) misalnya ada utang jasa pada pilpres. Ya, susah. Terbelenggu. Meskipun dia primus interpares ya susah juga kalau dia hutang jasa,” tandasnya.(*)