Pengamat Dedi Kurnia Syah Beri Saran, Presiden Jokowi Harus...

GenPI.co - Pengamat politik Dedi Kurnia Syah memberi tanggapan terkait sejumlah mural bernuansa kritis terhadap pemerintah yang dihapus sejumlah aparat.

Seperti diketahui, mural yang menyatakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai banyak bertebaran.

Menurutnya, Jokowi harus lebih bijaksana dalam merespons kritik dan memberi arahan kepada aparat yang menghapus mural berisi kritik tersebut.

BACA JUGA:  Hasil Survei Mencengangkan: OMG, Kinerja Jokowi & Ma'ruf Ternyata

“Meskipun mungkin Jokowi tidak tahu menahu, setidaknya dia dapat perintahkan kepolisian untuk tidak terlalu sensitif, terutama pada soal remeh semacam itu,” ujarnya kepada GenPI.co, Sabtu (14/8).

Dirinya lantas menilai pihak pemerintah yang merespons secara represif pada konten mural sangat berlebihan.

BACA JUGA:  Kinerja Menteri Jokowi Mengecewakan, Pengamat: Perlu Reshuffle

Sebab, kritik sosial melalui seni mural bukan hal baru.

“Tema kebebasan berpendapat mungkin terlalu klasik, karena itu sudah hak dasar yang seharusnya tidak diganggu selama kita masih menganut sistem politik demokrasi,” tuturnya.

BACA JUGA:  Jokowi Punya Data Valid, Angkanya Fantastis, Hamdalah

Oleh sebab itu, menurut Dedi, yang perlu ditekankan adalah soal kewajiban negara menjamin ketentraman masyarakat.

“Salah satunya dengan tidak mendikte kegiatan warga negara sesuai kemauan penguasa, selama itu bukan tindakan makar,” tandasnya.

Di isi lain, ahli hukum tata negara Refly Harun juga menanggapi soal mural yang bertuliskan 'Jokowi 404 Not Found' dan 'Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit'.

“Jangan sampai pemerintah dipuji mau tapi dikritik enggak mau,” ujar Refly Harun dalam kanal YouTube-nya.

Menurut Refly, masyarakat memiliki kebebasan untuk nyatakan pendapat lewat lisan dan tulisan.

Oleh sebab itu, diiirinya menilai bahwa ada sebuah inkonsistensi dalam merespons kritik tersebut.

Dirinya lantas mengatakan bahwa pemerintah harus menerima segala macam masukan, baik berupa pujian ataupun kritikan.

“Harus pastikan dulu kalau tempat itu adalah tempat orang boleh sampaikan pesan, baik pujian atau kritik,” katanya.

“Kalau kritik dihapus, pujian tak dihapus nah itu baru berarti ada inkonsistensi, berarti isi pesannya,” lanjut Refly.

Refly juga mengaku curiga ada unsur politik yang bermain di balik penghapusan mural dan sejenisnya di berbagai daerah.

Sebab, menurutnya, hal tersebut berkaitan dengan petugas lapangan sampai petugas partai.

“Tetapi yang digaris bawahi menurutnya, harus ada penjelasan secara tepat. Jangan sampai hanya sekadar subyektifitas yang tidak memiliki dasar hukum,” tandasnya.(*)