Ubedilah Badrun Blak-blakan, Sebut Ada Lembaga Survei Bayaran

GenPI.co - Pengamat politik Ubedilah Badrun mengatakan bahwa ada lembaga survei bayaran di balik tingginya elektabilitas partai yang dinilai memiliki rekam jejak terkorup.

Kendati demikian, Ubedilah tidak menyebutkan secara gamblang partai apa yang menurutnya terkorup.

“Ada empat kemungkinan mengapa elektabilitas partai paling korup masih di atas partai lain atau masih tinggi,” ujarnya kepada GenPI.co, Selasa (24/8).

BACA JUGA:  Lembah Panjshir Dikepung Taliban, Pasukan Perlawanan Tidak Gentar

Pertama, menurutnya, karena masyarakat  umum yang terjaring sampel survei kemungkinan adalah masyarakat yang apolitik.

“Masyarakat tersebut tidak memiliki cukup pengetahuan tentang politik saat ini termasuk informasi tentang partai paling korup,” katanya.

BACA JUGA:  Polri Bersuara, Muhammad Kece Siap-siap, Masyarakat Mohon Tenang

Kedua, Ubedilah mengatakan bahwa masyarakat secara umum belum mampu mengambil sikap untuk memberi hukuman bagi partai yang melakukan korupsi paling jahat sepanjang sejarah republik.

“Korupsi uang bansos yang seharusnya untuk rakyat miskin. Secara moral dalam perspektif perilaku pemilih mestinya masyarakat kecewa dengan partai yang korupsi uang untuk rakyat miskin,” katanya.

BACA JUGA:  Bukan Andika, Sukarelawan Jokowi Mau Sosok ini jadi Panglima TNI

Selain itu, dirinya juga menilai seharusnya rakyat memberi sanksi kepada partai yang korup itu dengan sikap tidak lagi memilih partai penguasa yang korup tersebut

“Ketiga, itu menggambarkan bahwa antara rakyat dengan partai tersebut sama-sama berwatak koruptif,” imbuhnya.

Dirinya lantas menilai partai korup tersebut membuahkan rakyat yang juga senang dengan korupsi.

“Ini perilaku yang sangat menjijikan sekaligus mengerikan bagi masa depan negara. Inilah sebab negara sudah rusak secara moral karena elit dan rakyatnya sama-sama senang korupsi,” lanjut Ubedilah.

Keempat, dirinya menilai bahwa survei yang menempatkan partai terkorup yang dimaksud bukan realitas sebenarnya.

Sebab, menurutnya masyarakat Indonesia secara empirik masih rasional, bersikap kritis, dan memiliki sikap anti korupsi.

“Artinya ada kemungkinan survei yang dilakukan adalah survei bayaran, survei Rp yang menggadaikan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah,” katanya.

Dia menyayangkan jika hal ini dilakukan oleh kelompok yang mengaku sebagai lembaga penelitian.(*)