GenPI.co - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Manuara Siahaan membeber ada potensi pemborosan anggaran terkait ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta.
"Ada potensi pemborosan anggaran Rp 4,48 triliun. Sebuah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," jelas Manuara Siahaan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/8).
Politikus PDIP itu menjelaskan angka itu didapatkan dari pembayaran biaya komitmen selama 5 tahun sebesar Rp 2,3 triliun.
Biaya pelaksanaan selama 5 tahun sebesar Rp 1,2 triliun dan bank garansi selama 5 tahun sebesar Rp 890 miliar.
"Memang bank garansi ini sudah kembali. Penjelasan terakhir dari Jakpro, kita di Komisi B, kebetulan saya ada di Komisi B menjelaskan bahwa memang bank garansi itu sudah kembali. Tetapi commitment fee dan biaya pelaksanaan pendahuluan yang sudah sempat dikeluarkan oleh Pemprov tempo hari kan sudah sama-sama kita lihat," ungkapnya.
Manuara Siahaan pun menyoroti soal studi kelayakan gelaran Formula E.
Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa studi kelayakan belum mencerminkan pembiayaan yang komprehensif karena variabel biaya, yaitu biaya komitmen, tidak dimasukkan dalam perhitungan.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya, ia mengatakan gelaran Formula E selama 5 tahun bakal menimbulkan kerugian sebesar Rp 1,3 triliun, jika variabel biaya komitmen dan bank garansi dimasukkan ke dalam studi kelayakan.
"Khusus untuk tahun 2022 hasil simulasi kami, dengan memasukkan variabel commitment fee, kerugian itu berpotensi terjadi Rp 106 miliar, kalau dipaksakan di 2022 karena sifat dari perhelatan itu multiyears. Maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan kerugiannya Rp 1,3 triliun," bebernya.
Oleh karena itu, Manuara Siahaan mengatakan alasan itulah yang membuat pihaknya mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait Formula E.
"Tujuan kami kalau ini disetop, maka realokasi anggaran yang seyogyanya ditempatkan untuk Formula E ini bisa membantu rakyat kecil," pungkas Manuara Siahaan.
Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya resmi mengajukan surat usulan hak Interpelasi.
Surat usulan disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Kamis (26/8).
Interpelasi adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News