GenPI.co - Korupsi yang terus dilakukan anggota DPR membuat pengamat ini keheranan. Dengan gaji selangit, anggota DPR disebut tak boleh korupsi terus.
Suara kritis itu lantang diteriakkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin.
Penangkapan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kian membuatnya geram.
"Kewenangannya sangat besar. Salah satunya DPR memiliki hak budgeting. Di sinilah berawal permainan anggaran dan korupsi itu mulai dan terjadi," kata Ujang, Senin pagi (27/9).
Azis Syamsuddin tak sendirian. Sudah ada beberapa nama pimpinan DPR RI yang terjerat kasus rasuah.
Sebelumnya ada nama Ketua DPR RI Fraksi Golkar Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, yang keduanya menjabat pada 2014.
Belum lagi anggota dewan yang terseret kasus korupsi. Antara lain anggota DPR RI dari Partai Nasdem Hasan Aminuddin dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Alex Noerdin.
Tertangkapnya Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin oleh KPK terkait kasus korupsi di Lampung Tengah, disebut jadi momentum mengevaluasi kinerja DPR RI.
Itu termasuk evaluasi gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI dari uang rakyat melalui APBN.
"Mestinya potong gaji dan tunjangan anggota DPR RI yang ratusan juta itu," sebut dosen ilmu politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini.
Kritik tajam yang dialamatkan ke DPR RI jadi dinilai lumrah. Ujang melihat tak ada yang aneh dari kritik ke DPR mengingat uangnya berasal dari rakyat.
"Ini yang membuat rakyat menghujat DPR. Mencari anggota DPR yang memiliki jiwa pengabdi mungkin ada, tapi sulit. Sedikit. Kebanyakan memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya," ungkapnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News