GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang menyebut ada dikotomi sipil-militer terkait opsi penunjukan perwira tinggi TNI-Polri untuk menjadi penjabat (Pj.) kepala daerah pada 2022-2023.
Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri membuka peluang tersebut untuk mengisi kursi kosong di 271 daerah.
Menurut Ngorang, hal tersebut bisa diambil Kemendagri sebagai upaya untuk menjaga netralitas politik menjelang Pemilu 2024.
“Terutama dari gubernur petahana yang ingin maju lagi pada Pemilu 2024,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (3/10).
Ngorang mengatakan bahwa di Indonesia memang ada dikotomi antara sipil dan militer.
Menurutnya, banyak pihak yang menilai bahwa pemimpin yang berasal dari militer cenderung tidak demokratis.
“Lalu, pemimpin yang berasal dari sipil itu dinilai lebih demokratis, padahal itu tak selalu benar,” katanya.
Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa perwira TNI-Polri jauh dari kepentingan politik.
Pasalnya, TNI-Polri aktif jelas dilarang untuk berpolitik.
“Kalau ingin berpolitik, mereka harus keluar dari keanggotaannya,” paparnya.
Oleh karena itu, Ngorang menilai bahwa penunjukkan tersebut boleh dilakukan pada 2022-2023.
“Ada kerawanan dan instabilitas politik selama periode menjelang Pemilu 2024. Lagipula, yang terpilih pada 2024 juga orang sipil lagi atau militer yang sudah keluar dari keanggotaan,” ungkap Philipus Ngorang.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News