Berita penjabat kepala daerah terkini : Lucius Karus: Pj...

Ombudsman RI menerima laporan maladministrasi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah.

Perwakilan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (Kopaja) Adhito Harinugroho menyebutkan Jokowi diminta hentikan proses pengangkatan penjabat sementara.

Ketua BEM UPN Veteran Jakarta Bilal Sukarno yang tergabung dengan Kopaja menuntut transparansi pemerintah dalam menunjuk Pj kepala daerah

Kopaja minta Presiden Jokowi batalkan pengangkatan penjabat kepala daerah sementara.

Peneliti KoDe Inisiatif Ihsan Maulana menuturkan potensi penjabat (pj) kepala daerah dan DPRD tidak harmonis sangat mungkin terjadi. Simak selengkapnya.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan penjabat kepala daerah merupakan wajah presiden.

Formappi: relasi penjabat kepala daerah dengan DPRD mesti jelas. Simak penjelasan Peneliti Formappi Lucius Karus berikut ini.

Ini dilema aturan pembatasan kewenangan penjabat kepala daerah. Simak penjelasan Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto di sini.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw menyebutkan penjabat kepala daerah dilarang mencalonkan diri di Pilkada 2024.

Pengamat politik Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan perlu ada rujukan aturan tunggal soal penunjukkan penjabat kepala daerah.

Meski ditunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penjabat kepala daerah mesti tetap fokus melayani masyarakat.

TNI dan Polri Aktif bisa duduki jabatan sipil, ini alasannya. Simak berita selengkapnya di sini.

Peneliti Puskapol UI Fuadil Ulum meminta Kemendagri tidak membawa anggota TNI dan Polri aktif ke kehidupan politik sipil. Simak selengkapnya.

Peneliti Puskapol UI Fuadil Ulum mengatakan kepala BIN tak bisa ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah. Simak selengkapnya.

Penetapan perwira tinggi TNI aktif sebagai penjabat (Pj.) kepala daerah dibenarkan secara regulasi.