GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto menyoroti sikap Menteri Sosial Tri Rismaharini yang naik pitam dalam rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait bansos.
"Spechless lah kalo soal Risma, nggak ada yang lain. Gayanya itu itu aja," ujar Satyo kepada GenPI.co, Senin (4/10).
Satyo menilai kebiasaan Risma yang menggunakan amarah bukan sebagai solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah.
"Mestinya dia tidak memarahi pegawai saat menemui persoalan yang berulang. Itu artinya dia tidak sanggup menemukan solusi," katanya.
Oleh sebab itu, dirinya menyarankan Risma untuk menanggalkan jabatannya sebagai menteri karena tak sanggup menyelesaikan persoalan laten yang kerap terjadi.
"Artinya dia sebagai menteri sosial nggak sanggup dan nggak perform, lebih baik mundur agar Presiden bisa mengganti dengan orang yang lebih baik," katanya.
Menurut Satyo, sosok menteri sosial harus mampu menemukan solusi kontijensi dari problematik persoalan data.
"Risma tidak sanggup membenahi hal itu. Marah-marahnya lebih sering tidak pada tempatnya dan terkesan seperti pencitraan berulang," tuturnya.
Tidak hanya itu, Satyo juga mengatakan bahwa Risma selalu ingin memperlihatkan kepada masyarakat luas soal kemarahannya.
"Ini tidak etis dan merusak moral pekerja dengan pangkat yang jauh lebih rendah darinya," lanjutnya.
"Dengan adanya persoalan elementer dan berulang sebenarnya justru memperlihatkan ketidak sanggupan dirinya sendiri sebagai Mensos," tandasnya.
Di sisi lain, Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengatakan bahwa kegemaran Risma marah bisa karena dua sebab.
"Pertama, Risma gagal menjelaskan visi dan misi bidang yang dia tangani kepada bawahannya," ujar Dedi.
Menurut Dedi, terjadi beberapa kesalahan di dalam komunikasi yang terjadi antara Risma dengan orang yang menjadi korban amukan.
"Sehingga insinkronisasi terjadi, kondisi ini sangat menghambat laju kinerja kolektif kementerian yang dia pimpin," tuturnya.
Selain itu, Dedi menilai ada ketidakpahaman antara Menteri Sosial dengan bawahannya dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.
"Kedua, Risma tidak berada dalam pasionnya sebagai menteri, dia lebih tepat sebagai pekerja lapangan yang menerima perintah," katanya.
Dedi mengatakan bahwa Risma bukan sosok pemimpin yang memberi perintah kepada perorangan, melainkan sosok yang berani saat menjadi pekerja di lapangan.
"Dia lebih cocok sebagai pengatur di lapangan, bukan pemberi perintah. Pada posisi Risma sekarang, dia menjadi pemimpin yang memberi perintah," tandasnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News