Akademisi: Ada Dikotomi Sipil dan Militer di Indonesia

GenPI.co - Akademisi politik Philipus Ngorang menyebut ada dikotomi sipil-militer  terkait opsi penunjukan perwira tinggi TNI-Polri untuk menjadi penjabat (Pj.) kepala daerah pada 2022-2023.

Seperti diketahui, Kementerian Dalam Negeri membuka peluang tersebut untuk mengisi kursi kosong di 271 daerah.

Menurut Ngorang, hal tersebut bisa diambil Kemendagri sebagai upaya untuk menjaga netralitas politik menjelang Pemilu 2024.

BACA JUGA:  Kubu AHY Disebut Sedang Panik, Lalu Tebar Fitnah

“Terutama dari gubernur petahana yang ingin maju lagi pada Pemilu 2024,” ujarnya kepada GenPI.co, Minggu (3/10).

Ngorang mengatakan bahwa di Indonesia memang ada dikotomi antara sipil dan militer.

BACA JUGA:  Natalius Pigai Colek Jokowi dan Ganjar, Ferdinand Panggil Polisi

Menurutnya, banyak pihak yang menilai bahwa pemimpin yang berasal dari militer cenderung tidak demokratis.

“Lalu, pemimpin yang berasal dari sipil itu dinilai lebih demokratis, padahal itu tak selalu benar,” katanya.

BACA JUGA:  Direktur CYPR Sebut PKI Penting Dipelajari, Ini Penjelasannya

Pengajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie itu memaparkan bahwa perwira TNI-Polri jauh dari kepentingan politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News