Adib Miftahul: Partai Politik untuk Rakyat? Masih Jauh!

GenPI.co - Secara terang-terangan, Adib Miftahul mengatakan bila partai politik masih jauh untuk mengurusi kepentingan rakyat Indonesia.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menyoroti munculnya banyak partai-partai politik baru di Indonesia.

Menurut Adib, walaupun sama-sama demokrasi, namun Indonesia masih terlmpaun jauh dari Amerika yang hanya memiliki 2 buah partai saja namun tetap bisa saling mengimbangi.

BACA JUGA:  Kader Partai Ummat Kompak Hengkang, Pangamat: Internalnya Ambyar!

“Di Indonesia. saya lihat bahwa demokrasi masih dimaknai tidak bisa menekan ego atas nama kepentingan kelompok,” ujar Adib kepada GenPI.co, Sabtu (9/10).

Oleh karena itu, menurut Adib, semakin banyak aprtai politik justru membuat kubu-kubu dari partai semakin banyak. Bahkan, dirinya juga menilai perkubuan tersebut tak jarang menimbulkan polarisasi.

BACA JUGA:  Terobosan Partai Perindo, Gelar Konvensi Rakyat Berbasis Digital

“Polarisasi yang begitu tinggi juga merupakan tanda dari mundurnya demokrasi, kita ingat 2014 dan 2019, polarisasi hingga kini masih terjadi,” ujarnya.

Bahkan, Adib juga menilai elite partai politik masih memaknai politik yang berlabel demokrasi hanya untuk mendukung kepentingan-kepentingan kelompok.

BACA JUGA:  Pengamat Klaim Partai Baru Jadi Kemunduran Demokrasi, Berbahaya!

“Kalau dibilang untuk kepentingan rakyat? Masih jauh!” tegasnya.

Dirinya mengakui bahwa semakin banyak partai politik menandakan kemajuan demokrasi. Bukan tanpa alasan, menurutnya kebebasan berserikat, kebebasan berbicara itu dijamin oleh negara.

Adib juga mengatakan siapapun bisa membentuk partai politik. Kendati demikian, menurutnya, menjamurnya partai politik yang ada saat ini bukanlah tanda kemajuan tersebut.

“Ini juga menjadi kemunduran demokrasi. Kenapa? Orang-orang yang membuat partai baru itu, kan, semuanya orang-orang lama juga,” ujar Adib.

Menurut Adib, pembentukan partai baru tak lepas dari rasa kecewa atasu ketidak puasan elite partai tersebut dengan partai politik yang lama.

“Biasanya, orang yang membuat partai baru itu didasari oleh kekecewaan. Nah, ini yang saya bilang jadi kemunduran demokrasi. Seolah-olah, tidak ada kedewasaan dalam politik," tandas Adib Miftahul.(*)