GenPI.co - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera melontarkan kritik keras terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang didanai oleh APBN.
Ia menyoroti pernyataan Jokowi yang sejak awal sesumbar proyek tersebut dibangun tanpa APBN.
Namun, Jokowi justru menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 93 Tahun 2021 yang menyebut pendanaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berasal dari APBN.
Mardani pun mengkritik keras sikap pemerintah yang dianggapnya tidak konsisten itu.
"Menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN," tulis dia di Twitter akun @MardaniAliSera, Selasa (12/10).
Mardani juga menyoroti sejumlah masalah yang ada di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sejak digulirkan pada akhir 2015.
Ia menilai studi kelayakan dari megaproyek itu dilakukan terburu-buru dan tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi seharusnya bisa menggunakan uang negara secara maksimal, seperti untuk mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19.
"Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan pada masa mendatang," beber dia.
Lebih lanjut, anggota Komisi II DPR RI itu menilai kereta cepat tidak memiliki banyak manfaat dan hanya membebani keuangan negara.
Pasalnya, perkiraan minat publik dan tingkat keterisian pengguna terhadap transportasi itu bisa saja berubah pada masa pandemi Covid-19.
"Berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang," tandas Mardani. (ast/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News