Masyarakat Tolak Amendemen UUD 1945, Bamsoet Buka Suara

GenPI.co - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo buka suara terkait hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). 

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menolak Amendemen UUD 1945.

“Kadang pertanyaan survei bisa menjebak dan menyebabkan kesalahpahaman dalam masyarakat,” kata Bambang Soesatyo di DPR RI, Senin (18/10).

BACA JUGA:  Awas Bumerang! Pakar Ingatkan DPD Tak Perlu Ikut Isu Amendemen

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, PPHN tidak membuat presiden bertanggungjawab kepada MPR RI.

Namun, presiden tetap bertanggungjawab kepada rakyat dan menyampaikan janji politik dalam kampanye. 

BACA JUGA:  PPHN Tak Ada Kaitannya dengan Amendemen Masa Jabatan Presiden

“Jika pertanyaan surveinya diubah dengan 'Apakah bangsa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang atau pokok-pokok haluan negara?', pasti hasilnya sangat perlu,” beber Bamsoet. 

Politikus Golkar itu pun mengatakan bahwa rakyat pastinya tidak ingin negara berjalan tanpa haluan. 

BACA JUGA:  Pimpinan DPR RI Angkat Suara Soal Amendemen UUD 1945 dan PPHN

“Jadi, jangan dibolak-balik," ucapnya. 

Seperti yang diketahui, perbincangan soal amendemen UUD 1945 masih terbilang hangat.

Wacana amendemen UUD 1945 tersebut tak mendapat restu sepenuhnya dari masyarakat. 

Sebab, masyarakat khawatir ada kepentingan lain jika amendemen UUD 1945 dilakukan, seperti penambahan masa jabatan presiden 3 periode. (*)