GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung blak-blakan merespons pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa kebijakan syarat wajib tes PCR untuk pelaku perjalanan dapat sewaktu-waktu berlaku lagi.
Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung mengungkapkan, bahwa sebetulnya kebijakan itu harus diubah-ubah berdasarkan kalkulasi kesehatan yaitu kesehatan bisnis para importir.
Hal tersebut diungkapkan Rocky Gerung dalam video yang tayang di kanal YouTube miliknya.
Rocky Gerung membeberkan, bayangkan stok yang sudah dipesan, mungkin ada juga yang sudah dibayar dan baru mau masuk bulan bulan ini.
"Masalahnya Presiden Jokowi sendiri bilang, bahwa Covid-19 bisa sampai bulan Desember, nanti terus sampai 2024," jelas Rocky Gerung dikutip GenPI.co, Kamis (11/11).
"Jadi memang ada persiapan politik untuk menyambut covid. ini persiapan politik lho, sehingga harus diparalelkan dengan jumlah ketersediaan alat tes itu," sambungnya.
Menurut Rocky Gerung, ia bisa membayangkan bahwa ini orang-orang kabinet lagu gusar terus mengintai mereka.
Gudang mereka itu memang disiapkan untuk menampung import yang memang sudah dibayar duluan.
Stok harus dihabiskan dan tidak mungkin dibagi-bagi gratis dan rugi bagi pebisnis.
"Ini Paradoksnya Pak Luhut dan Erick Thohir ini demi kesosialan, kenapa harus panik? Memang ada akuntansi yang hendak disembunyikan," ungkap Rocky Gerung.
Oleh sebab itu, Rocky Gerung mendorong untuk ada yang melapor supaya Kapolri Lstyo Sigit Prabowo ini merasa dan merumuskan bahwa ada keresahan sosial saat ini.
"Mulailah harus diusut, sebelum ini jadi permainan politik baru dan memaksa orang untuk PCR dan seolah-olah demi kesehatan, padahal sebetulnya demi kesehatan bisnis mereka yang sudah keburu import, gudangnya sudah penuh dan sebentar lagi kedaluarsa," beber Rocky Gerung.
"Kami sebut ini teori farmako politik dan artinya bisnis Farmasi itu demi kepentingan politik dan kepentingan politik dibiayai oleh bisnis farmasi," pungkas Rocky Gerung.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News