Panglima TNI Resmi Dilantik, Pengamat Militer Beri Pesan Penting

GenPI.co - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (17/11).

Andika dilantik berdasarkan Keputusan Presiden nomor 106/TNI Tahun 2021.

Andika mengisi posisi Panglima yang ditinggalkan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun per November 2021.

BACA JUGA:  Andika Perkasa Jadi Panglima TNI, Juliant Palar Beri Pesan Tegas

Dengan aturan yang tertuang di Undang-Undang TNI saat ini, Andika hanya punya masa jabatan sekitar 13 bulan.

Dia akan memasuki masa pensiun saat berusia 58 tahun pada November 2022.

BACA JUGA:  Sindir KASAD Dudung Abdurachman, Ketua PA 212 Bahas Masa Lalu

Sementara itu, posisi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) kosong usai ditinggalkan Andika.

Jokowi menunjuk Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen Dudung Abdurachman untuk naik pangkat guna mengisi jabatan KASAD tersebut.

Seperti juga Andika, Jokowi melantik Dudung sebagai KASAD hari ini juga di Istana Negara. Dudung pun naik pangkat menjadi jenderal bintang empat.

Menanggapi hal itu, pengamat Militer, Susaningtyas Kertapati mengatakan masa tugas yang singkat bagi Jenderal TNI Andika Perkasa tentu tidak berarti akan minim prestasi.

Menurutnya, bila visi misi yang dipaparkan di depan Komisi I DPR dapat dijalan dengan baik dan konsisten tentu akan sangat bermanfaat bagi TNI.

Susaningtyas pun mengungkap sejumlah pekerjaan rumah (PR) menunggu Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI.

Yang pertama interoperabilitas harus dilaksanakan di mana tiga matra TNI harus bekerja sama dengan baik menjaga kedaulatan NKRI .

"Dengan pertimbangan kebutuhan organisasi TNI dalam kurun waktu ke depan sebagai bagian modernisasi alutsista sehingga dibutuhkan Panglima TNI memiliki kemampuan manajemen tempur dan diplomasi militer yang andal," katanya dikutip GenPI.co dalam keterangan resminya, Kamis (18/11).

Dia melanjutkan banyak negara saat ini tengah menyusun kebijakan baru terkait defence shifting yang lebih mengarah pada prinsip efisiensi operasi militer dan interoperabilitas.

"Teknologi terkini yang paling mendominasi defence shifting yakni Unmanned System, di antaranya Unmanned Aerial Vechile (UAV), Unmanned Surface Vechile (USV), dan Unmanned Sub-Surface Vechile (USSV)," lanjutnya. (*)