GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul memberi tanggapan terkait permohonan Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Seperti diketahui, Azis meminta dibebaskan dari tuntutan atas kasus korupsi yang menjeratnya dan berjanji tidak akan terjun lagi ke dunia politik.
Menurut Adib, Azis tak bisa dipercaya lagi karena telah berkhianat setelah berjanji di atas kitab suci untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi saat diangkat menjadi anggota DPR.
“Jadi, jaksa penuntut umum demi marwah hukum saya kira abaikan saja soal pledoi Azis Syamsuddin itu,” ujar Adib kepada GenPI.co, Kamis (3/2).
Dirinya menilai kondisi Azis Syamsuddin saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan keringanan hukum.
Menurutnya, Azis saat ini hanya perlu menjalani tanggung jawabnya sebagai terdakwa.
“Dia sudah berbuat, sekarang dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Apalagi Azis ini termasuk orang yang seharusnya membela penegakkan korupsi,” ucapnya.
Dirinya lantas menyayangkan apa yang dilakukan oleh sosok pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan mengorbankan rakyatnya sendiri.
“Ironis. Karena, perilaku koruptif ini memang rata-rata berasal dari sana semua (kalangan elite politik). Rakyat cuma jadi sasaran,” beber Adib.
Seperti diketahui, sebelumnya Azis meminta meminta dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dan berjanji akan memperbaiki diri agar menjadi manusia berguna.
Hal ini disampaikan Azis dalam persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (31/1). (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News