Waspada, ini 4 Ancaman Keamanan Nasional Indonesia Selama 2022

03 Februari 2022 10:55

GenPI.co - Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sri Yanuarti memprediksikan ada 4 ancaman pertahanan dan keamanan nasional utama selama 2022.

Keempat ancaman itu adalah pandemi covid-19, Laut Natuna Utara, Terorisme, dan Konflik Papua.

Di Laut Natuna Utara, ancaman datang dari kehadiran pihak asing di wilayah laut Indonesia.

BACA JUGA:  BRIN Sebut Pemerintahan Indonesia Tidak Seimbang

“Tak hanya kapal nelayan asing yang melakukan illegal fishing, tetapi juga upaya China menguasai kembali Laut China Selatan,” ujarnya dalam “Proyeksi Demokrasi dan Dinamika Politik 2022”, Rabu (2/2).

Sri mengatakan bahwa China sempat mengirimkan surat protes atas kegiatan Indonesia di Laut Natuna Utara, terutama aktivitas pengeboran migas dan latihan militer Garuda Shield bersama Amerika Serikat.

BACA JUGA:  BRIN: Indeks Demokrasi Indonesia Sejajar dengan Negara Otoriter

“Indonesia sejak awal tak mengakui LCS sebagai wilayah China, tetapi Laut Natuna Utara itu berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia dan Vietnam,” katanya.

Terkait pandemi covid-19, Sri memprediksi akan terjadi peningkatan kasus lagi akibat menyebarnya varian Omicron.

BACA JUGA:  Suara Peneliti BRIN Mengejutkan, Ruang Oposisi Akan Digembosi

“Puncak gelombang Omicron diprediksi akan terjadi pada pertengahan Februari hingga Awal Maret 2022,” ungkapnya.

Terkait terorisme, aktivitasnya akan makin meningkat. Kini, aktivitas terorisme terfokus pada kegiatan yang bisa dilakukan secara virtual.

“Rekruitmen, konsolidasi, pelatihan, pendanaan, hingga penyebaran narasi paham itu akan tetap terjadi secara virtual,” tuturnya.

Peningkatan potensi perkembangan radikalisme juga diakibatkan oleh penurunan kesejahteraan masyarakat di berbagai negara.

“Kegagalan negara dalam menangani pandemi dapat menjadi kampanye penolakan pemerintahan demokrasi,” ujarnya.

Terkait konflik bersenjata di Papua, Sri menilai akan terjadi pergeseran pendekatan keamanan menjadi lebih “humanis”.

Hal itu dilakukan pemerintah dengan melakukan relokasi Satgas Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz.

“Namun, dua hari setelah relokasi tersebut, terjadi kembali konflik yang menimbulkan korban dari pihak sipil dan militer,” paparnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News

BERITA TERPOPULER

BERITA TERKAIT

Copyright © 2024 by GenPI.co