GenPI.co - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana buka suara soal KPK yang mulai bergerak di Pemprov DKI Jakarta.
Seperti diketahui, KPK menggelar Bimbingan Teknis Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Ia pun menilai bahwa KPK punya peranan besar di Pemprov DKI Jakarta untuk mencegah tindakan korupsi.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga wajib melakukan pengawasan dan penanaman budaya antikorupsi di lingkungannya.
"Kami mengapresiasi KPK yang menyelenggarakan bimtek antikorupsi. Hal ini menjadi penguatan untuk pejabat Pemprov agar mawas diri," kata William saat dikonfirmasi GenPI.co, Minggu (20/3).
William menilai kegiatan KPK tersebut merupakan upaya mencegah tindakan tak bertanggung jawab para pejabat dalam mengelola anggaran.
Sebab, perputaran uang di ibu kota begitu besar.
"60 persen perputaran uang dari Indonesia beredarnya ke Jakarta. Jakarta ini punya APBD paling tinggi, yakni 80 triliun APBD," ujarnya.
William mengatakan, korupsi bisa saja terjadi jika para pejabat pemerintah tidak bisa menahan diri.
Ia pun menekankan tindakan tercela itu harus dicegah dengan pengawasan ketat oleh Pemprov DKI.
"Jelas potensi korupsi di DKI Jakarta sangat besar. Jadi, memang perlu ada pengawasan ketat agar ASN tidak korupsi, ini momen perbaikan,” tandasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News