Nilai Tuntutan Mahasiswa Bermasalah, Refly Harun Beri Saran

GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai beberapa tuntutan mahasiswa terhadap pemerintah yang dilayangkan dalam aksi Demo 11 April sedikit bermasalah.

Hal tersebut disampaikan Refly merespons Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiwa Hukum Indonesia yang mengirim surat berisi 13 poin somasi untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Refly, tuntutan mahasiswa dalam surat somasi yang dikirim ke Presiden Jokowi pada 8 April itu tak dapat diukur dengan baik.

BACA JUGA:  Tunjukkan Intelektual sebagai Mahasiswa Saat Demo, Kata Emrus

“Pertanyaannya kalau somasi tak diindahkan bagaimana? Lalu, kalau Presiden Jokowi mengindahkan somasi itu, ukurannya seperti apa?,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Senin (11/4).

Meskipun begitu, Refly menegaskan segala bentuk aspirasi dan tuntutan dari mahasiswa harus bisa diterima oleh pemerintah.

BACA JUGA:  Demo 11 April BEM SI, Simak Pengalihan Lalu Lintas di Jakarta

“Aspirasi itu tetap penting untuk disampaikan sebagai bagian dari kepedulian mahasiswa terhadap masalah-masalah negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Refly mengatakan bahwa ada beberapa bentuk permasalahan negara. Pertama, masalah yang bisa langsung dipecahkan.

BACA JUGA:  Refly Harun Bongkar Kengerian yang Bisa Mengancam Massa Pendemo

“Masalah yang bisa langsung dipecahkan adalah ketegasan Presiden Jokowi yang mengatakan tak akan menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan presiden, dan tak mau tiga periode,” paparnya.

Kedua, masalah yang butuh waktu untuk dipecahkan.

Menurut Refly, masalah jangka panjang bisa dipecahkan dengan kerja sama dan perencanaan sampai jabatan Presiden Jokowi berakhir pada 2024.

“Misalnya, bagaimana cara menstabilkan harga atau bagaimana melayani masyarakat dengan baik,” tuturnya.(*)