Presiden Jokowi Bukanlah Milik PDIP, Kata Refly Harun

GenPI.co - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan Presiden Jokowi bukanlah milik PDIP.

Hal itu disampaikan untuk menanggapi Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyebut PDIP sensi melihat Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih dekat dengan musuh bebuyutan.

Refly mengatakan bahwa menilai ada kekacauan pada sistem negara Indonesia.

BACA JUGA:  Refly Harun Bongkar Kegagalan Jokowi Rawat Kohesivitas Sosial

Menurut Refly, Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial.

“Namun, rasanya dijalankan seperti negara dengan pemerintahan parlementer,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Minggu (17/4).

BACA JUGA:  Luhut Sebarkan Berita Bohong soal Big Data, Kata Refly Harun

Advokat itu memaparkan saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Presiden Jokowi juga merasa dimiliki oleh partai politik lain.

“NasDem bilaing ‘Jokowi Presidenku, NasDem Partaiku’. Golkar juga mengkampanyekan hal yang sama saat Pilpres 2019,” ungkapnya.

BACA JUGA:  PDIP Tak Suka Luhut Sejak 2014, Refly Harun Beber Buktinya

Sementara itu, PDIP malah tidak mengkampanyekan Jokowi sama sekali.

“Mungkin PDIP merasa lebih percaya diri dengan hanya mengkampanyekan Megawati dan trah Bung Karno,” paparnya.

Lebih lanjut, Refly menegaskan hal-hal seperti itulah yang harus diperbaiki.

“Kita harus memperbaiki sistem bernegara. Saya setuju dengan Fahri Hamzah yang menyebutkan presidential threshold harus dihilangkan,” tuturnya.(*)