GenPI.co - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat keberadaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi pembeda yang pernah muncul di masa lalu.
"Iya, memang sekali ini agak beda dengan dulu Bung Karno ketika membicarakan ibu kota mau pindah ke Kalimantan kan baru di tingkat wacana," kata Yusril Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).
Wacana ibu kota baru sempat muncul di era pemerintahan Presiden Soeharto dengan kawasan Jonggol di Kabupaten Bogor sebagai lokasi yang terpilih.
Wacana tersebut sudah diawali dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol Sebagai Kota Mandiri yang terbit pada 15 Januari 1997.
Baru Presiden Jokowi yang bisa menindaklanjuti upaya pemindahan ibu kota baru ke IKN Nusantara dengan penerbitan UU IKN yang ditetapkan pada 15 Februari 2022.
Menurut Yusril, dengan keberadaan UU IKN diharapkan ada kesinambungan kebijakan terkait pemindahan ibu kota tersebut walaupun sudah berganti pemerintahan.
"Sekali ini sudah dengan undang-undang dan harapan kita ini bisa berlanjut oleh pemerintah yang akan datang, entah siapa presidennya kita enggak tahu," jelasnya.
Yusril mendatangi Istana Kepresidenan memenuhi undangan Presiden Jokowi yang membicarakan terkait percepatan IKN Nusantara.
Salah satunya tentang keterlibatan pihak swasta dalam mengembangkan kawasan komersial di ibu kota baru tersebut.
Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku bahwa Presiden Jokowi telah mempersilakan hal tersebut dan meminta dirinya untuk melanjutkan komunikasi dengan Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono.
"Kalau ada hal-hal lebih detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum atau pun drafting, mungkin saya bisa membantu," pungkas Yusril Ihza Mahendra. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News