GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul berpendapat politik uang disebabkan karena ulah oligarki politik yang sudah mengakar.
Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait politik uang Pemilu 2024 yang tak bisa dihindari.
“Oligarki politik yang berkuasa itu sudah kemana-mana. Hal tersebut menyebabkan demokrasi jadi tak berkualitas,” ujar Adib kepada GenPI.co, Sabtu (22/10).
Selain itu, Adib juga mengatakan bahwa politik uang akan memunculkan demokrasi buatan berdasarkan selera kepada para cukong atau bohir yang memberi ongkos pemilu.
“Akhirnya, banyak kepala daerah yang tidak betul-betul bukan memihak kepada rakyat, tetapi memihak kepada pemasok modal,” tuturnya.
Menurut Adib, politik uang bisa dihindari apabila masyarakat Indonesia memeiliki literasi dan memiliki tingkat ekonomi yang memadai.
Dengan demikian, para oligarki politik uang berpikir dua kali untuk menyalurkan dana guna memenangkan calon jagoannya.
“Hal tersebut akan terus terjadi lantaran para oligarki tersebut berpikir masyarakat bisa dikondisikan secara instan,” kata dia.
Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud MD mengaku ragu penyelenggaraan Pemilu 2024 terselenggara dengan substantif karena ada politik uang.
Meksi demikian, dirinya menilai hal tersebut harus dilalui hingga Indonesia memiliki pemilihan langsung yang bersih.
“Itu (politik uang, red) akan terjadi pada 2024, tetapi harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu itu makin lama makin baik," ujar Mahfud MD.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News