GenPI.co - Pengamat poltik Ubedilah Badrun menilai pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan tidak etis.
Sebelumnya, Luhut menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak baik bagi negara.
Menurut Ubedilah, pernyataan Luhut bermakna ganda dan terkesan menolak operasi senyap yang telah berhasil menangkap banyak koruptor.
“Pejabat negara itu diikat oleh etika publik yang secara moral berkewajiban menjaga etika bernegara dihadapan publik,” ujar Ubedilah kepada GenPI.co, Minggu (25/12).
Dia juga menilai pernyataan Luhut tidak edukasi kesadaran etis berbangsa dan bernegara untuk generasi muda.
“Berbahaya dan tidak bagus. Ingat, narasi pejabat publik di area publik itu memiliki efek pendidikan kepada generasi muda,” tuturnya.
Dirinya juga mengingatkan bahwa skor indeks korupsi Indonesia masih berada di zona merah dibawah alias di bahwa 50.
“Artinya, korupsi di Indonesia masih merajalela. Sayangnya,pejabat publiknya mengatakan sesuatu yang justru bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi,” kata dia.
Menurut Ubedilah, masyarakat menginginkan pemerintahan yang baik dan bersih. Dirinya juga menilai OTT merupakan salah satu upaya untuk memberi efek jera kepada koruptor.
“Pemerintahan harus menjalankan prinsip transparency dan follows the rule of law. Narasi Luhut itu bertentangan dengan prinsip - prinsip good governance itu,” ujar Ubedilah.
Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan agar Luhut Pandjaitan berhati-hatilah dalam berbicara lantaran berpotensi memberi efek yang akan merugikan negara. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News