Pengamat: Terkait Perppu KPK, Jokowi Harus Cermat

GenPI.co - Presiden Joko Widodo  harus cermat mengelola desakan masyarakat terkait penerbitan Perppu KPK. Jika salah melangkah, akan berdampak pada keberlangsungan pemerintahanannya di masa mendatang

Hal itu dikatakan  pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing, Jumat (27/9). "Dia (Presiden) harus bisa mengelola itu, bisa diterima bisa ditolak. Tapi kalau dia salah kelola, rezim bisa runtuh," katanya sebagaimana diberitakan ANTARA.

Baca juga:

Redaktur Tempo: Ananda Badudu Lakukan Aksi Keren

Akhirnya, Jokowi Pertimbangkan Semua Usulan Penyelesaian RUU KPK

Emrus menilai saat ini Jokowi masih menilai dinamika politik yang terjadi. Terutama munculnya kekuatan lain yang menolak diterbitkannya Perppu itu. 

Terkait hal itu, Emrus mengatakan Presiden bisa saja melakukan kompromi dengan elit-elit politik. Hal seperti itu merupakan hal yang untuk dilakukan. 

"Yaitu kompromi bisa saja Perppu dikeluarkan, tapi ada pasal tertentu yang boleh jadi dipertahankan atau pasal tertentu tidak dipertahankan, terjadi perubahan di sana sini misalnya, untuk menjaga keseimbangan kekuasaan itu," bebernya.

Sebelumnya, aksi mahasiswa terjadi di beberapa daerah di Indonesia belakangan ini. Di Jakarta, mahasiswa memenuhi kawasan Senayan di depan Gedung MPR/DPR pada Selasa (24/9). Salah satu tuntutan mereka adalah menolak revisi UU KPK yang telah disahkan DPR . 

Hal itu membuat Jokowi buka suara. Usai bertemu dengan puluhan cendekiawan dan budayawan di Istana Merdeka, pada Kamis (26/9), ia mengatakan menerima semua masukan, termasuk mengenai urgensi diterbitkan Perppu untuka menggantikan UU yang telah direvisi itu. (ANT)

Video populer saat ini: