TNI Kirim Polisi Militer untuk Cegah Prajurit Terlibat Sengketa Pulau Rempang

GenPI.co - TNI menurunkan tim dari polisi militer ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau untuk mencegah ada prajurit yang terlibat sengketa kepemilikan tanah.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan langkah ini merupakan bagian dari antisipasi ada prajurit TNI yang terlibat sengketa tanah.

“Kami turunkan polisi militer. Jangan sampai ada prajurit yang terlibat, mungkin provokator atau memiliki lahan yang tidak sah,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (13/9).

BACA JUGA:  Polisi Tetapkan 7 Tersangka Penyerangan Aparat saat Bentrok di Rempang Batam

Yudo mengungkapkan posisi prajurit TNI di Pulau Rempang hanya sebatas membantu tugas polisi dalam menjaga situasi keamanan.

“Kami sudah sampaikan ke pangdam, pangrmada, danlantamal maupun danrem di sana. TNI sifatnya perbantuan,” ujarnya.

BACA JUGA:  Wali Kota Batam Jamin Penangguhan Penahanan Tersangka Bentrok di Pulau Rempang

Sejumlah kelompok warga sebelumnya bentrok dengan polisi di Pulau Rempang pada Kamis (7/9) lalu. Sebagian masyarakat menolak pengukuran lahan.

Pengukuran lahan tersebut dimaksudkan untuk pembangunan Rempang Eco-Cuty dari Badan Pengusahaan (BP) Batam.

BACA JUGA:  43 Orang Diamankan saat Kericuhan Unjuk Rasa di Batam soal Rempang

Wilayah yang memiliki luas sekitar 17 ribu hektare itu rencananya akan dijadikan kawasan ekonomi terintegrasi yang menghubungkan berbagai sektor.

Menkopolhukam Mahfud MD sebelumnya meminta kepada polisi supaya menangani aksi massa di Pulau Rempang dengan penuh kemanusiaan.

“Aparat penegak hukum supaya menangani dengan baik dan penuh kemanusiaan terkait aksi unjuk rasa atau menghalangi hak atas hukum itu,” ucapnya. (ant)