GenPI.co - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta pemerintah mengangkat tenaga honorer yang masa pengadiannya 5 tahun ke atas menjadi PPPK tanpa tes.
Junimart mengungkapkan pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih melalui tahapan seleksi.
Padahal pada UU nomor 20 tahun 2023 mengenai ASN sudah disepakati DPR dan pemerintah supaya pengangkatan tenaga honorer tanpa seleksi untuk menjadi PPPK.
Dia menyebut kesepakatan itu telah ada sejak awal pembahasan dan masuk pada daftar inventarisasi masalah (DIM) UU nomor 20 tahun 2023.
“Sudah sepakat tidak ada tes. Tetapi sekarang ini kok banyak tes untuk tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (15/11).
Junimart juga menagih komitmen pemeritah terkait audit verifikasi dan validasi data honorer di seluruh Indonesia dengan melibatkan BPKP.
Dia menyampaikan setelah verifikasi dan validasi, tenaga honorer yang sesuai kriteria pun harus segera diangkat menjadi PPPK.
“Jangan ditunda-tunda. Kemenpan RB harus segera melakukannya. Itu aturannya,” tuturnya.
Junimart juga mendesak supaya hasil dari verifikasi dan validasi itu dibuka ke publik, untuk menghindari adanya praktik kecurangan semacam ‘mafia honorer’.
“Jika tidak dibuka ke publik, praktik yang disebut mafia honorer terus terjadi. nama A bisa-bisa hanti B saat pengangkatan PPPK,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News