GenPI.co - Tak ada yang salah apabila Presiden Jokowi menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota Baru Negara.
Hal tersebut diungkapkan oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
BACA JUGA: Honorer K2 Makin Semringah, 2 Perpres PPPK Sudah Diberi Nomor
Menurut Ali Mochtar Ngabalin, pria yang akrab disapa Ahok itu punya kualifikasi. Selain itu, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden.
"Kalau presiden nanti memilih Ahok, kenapa ente yang sakit. Kenapa ente yang punya badan gatal-gatal, kenapa ente yang kok naik asam lambung. Jangan dong, segera move on segera, ente kayak orang yang tidak waras itu melihat masalah ini. Ini masalah bangsa," jelas Ngabalin dengan kesan menyinggung pihak yang tidak setuju, di Jakarta Pusat, Minggu (8/3).
BACA JUGA: 5 Zodiak Cewek Ini Sangat Cuek, Tapi Bikin Pria Jadi Penasaran
Ngabalin pun menjelaskan, sepanjang anak bangsa memiliki prestasi, manajerial yang baik, kepemimpinan yang mumpuni, maka dia punya peluang untuk ditunjuk Presiden Jokowi mengelola Ibu Kota Baru.
Maka dari itu, Ngabalin meminta masyarakat tidak menyimpulkan keterpilihan seseorang itu berdasarkan kebencian.
BACA JUGA: Sangat Beruntung, 3 Zodiak Ini Bakal Dilamar Pria Tajir Melintir
Ngabalin menyatakan bahwa setiap umat muslim harus berlaku adil menurut Quran.
"Orang itu bukan saja orang Islam. Mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu mau Buddha, jangan karena kita benci kepada seseorang kita berlaku tidak adil," beber Ngabalin.
BACA JUGA: Ternyata Khasiat 5 Makanan Ini untuk Menyeimbangkan Hormon
Menurut Ngabalin, apabila orang itu punya kemampuan, maka tidak harus menggunakan pendekatan agama dalam memutuskannya.
Ngabalin menekankan kembali jangan sampai umat muslim memberlakukan orang secara tidak adil berdasarkan agama.
BACA JUGA: Inspirasi Rumah Mungil Tipe 60, Agar Terlihat Luas dan Nyaman
"Ya, karena dia punya kemampuan. Kan ada Azwar Anas, ada Mas Tumiyana, ada Mas Bambang Brodjonegoro, ada Mister Ahok. Kalau Allah menghendaki, baik presiden memilih salah satu di antara empat orang ini atau mungkin presiden memilih orang lain, ya, kewenangan presiden. Otoritas presiden prerogatif untuk memilih," pungkas Ngabalin.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News