GenPI.co - Pengamat politik dari Center for media and Democracy LP3ES, Wijayanto mengatakan ada empat indikator praktik negara otoriter yang dapat ditemui dan dirasakan di bawah pemerintahan Jokowi.
Pertama, kata Wijayanto, diingkarinya aturan main demokratis dengan adanya keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk memenangkan salah satu calon dan munculnya wacana presiden menjabat dalam tiga periode.
BACA JUGA: Rocky Gerung Sindir Front Pembela Istana, Isinya Sadis
Kedua, kelompok oposisi semakin lemah. Hal ini seiring masuknya dua rival Joko Widodo di Pilpres 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dalam struktur pemerintahan.
“Ketiga pembiaran terhadap kekerasan. Itu terjadi pada penolakan Omnibus Law dan juga penolakan revisi UU KPK,” ujar Wijayanto dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (2/1).
Sementara indikator yang keempat adalah adanya ancaman terhadap kebebasan sipil yang dapat dilihat dari teror terhadap para aktivis yang sampai saat ini kasusnya belum juga tuntas.
Hal ini terjadi ketika konsolidasi oligarki tidak diikuti dengan konsolidasi publik, sehingga para oligarch tidak memiliki penantang.
BACA JUGA: Sidang Praperadilan Habib Rizieq, PN Jaksel Minta Bantuan Polisi
“Hal tersebut semakin nyata ketika kita berefleksi terdapat berbagai kebijakan pemerintah yang keluar tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, mulai dari New Normal hingga Omnibus Law dan pemaksaan diselenggarakannya pemilu,” tegasnya. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News