Berani Menentang Jokowi, Politikus Top PDIP Langsung Rontok

GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun merespons rotasi Politikus PDIP Ribka Tjiptaning yang dipindahkan ke komisi VII DPR atas penolakan vaksin sinovac.

Refly Harun juga menyoroti pernyataan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Nuryanto yang meminta mereka yang dirotasi melakukan introspeksi.

BACA JUGA: Mahfud MD Berani Pasang Badan, Pakar Hukum Top Bongkar Fakta Ini

"Bagi partai barangkali Ribka bersalah. Akan tetapi bagi rakyat justru dia memberikan sebuah pendapat yang bisa disandingkan. Sehingga orang bisa menilai dengan komperhensif," kata Refly Harun, Senin (18/1).

Menurut Refly Harun banyak sekali pro dan kontra terhadap vaksin sinovac tersebut. 

Dia pun mengaku malas membahas vaksinasi tersebut. Sebab, pada akhirnya menurut Refly Harun orang-orang tidak berpikir rasional, melainkan soal dukung mendukung.

BACA JUGA: Hoki 4 Shio Gila-gilaan, Banjir Rezeki Bikin Tajir Melintir

"Jadi yang menolak vaksin berarti menentang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan yang bersedia berarti mendukung presiden. Padahal tidak begitu," ungkap Refly Harun.

Refly mengatakan bahwa persoalan vaksinasi tersebut tidak bisa dilihat dari sisi dukung mendukung. 

Selain itu, Refly juga mengungkap ada banyak video buzzer yang menyerang pada penentang vaksinasi.

"Yang jadi persoalan adalah kepercayaan. Bahwa masyarakat masih ragu dengan keampuhan sinovac ini. Ribka bukan orang yang tidak paham karena dia seorang dokter," beber Refly Harun.

Refly juga mengatakan bahwa penolakan vaksinasi tersebut bukannya tidak berdasar. 

Dia menyebutkan di Brazil keampuhan dari vaksin sinovac hanya sekitar 50%. Sedangkan di Indonesia hanya 65%.

"Intinya adalah ada kekhawatiran soal keampuhan vaksin tersebut. Jadi ada banyak orang mempertanyakan. Kalau persentasenya 60% ada kemungkinan kena (covid-19) jadi buat apa divaksin?" ungkap Refly Harun.

Refly juga menyentil soal perpindahan Ribka. Menurutnya komisi VII merupakan komisi basah. 

Kendati begitu, Refly juga mengungkapkan bahwa komisi kesehatan juga sama saja. Sebab, saat ini ada banyak dana yang disalurkan demi kesehatan masyarakat.

"Ini kalau orang yang suka energi senang nih di komisi ini, karena komisi basah. Akan tetapi sekarang pun sebenarnya komisi kesehatan yang menjadi komisi basah. Karena masalah covid-19 ini banyak dana digelontorkan demi kesehatan," pungkas Refly Harun.(*)