GenPI.co - Pakar hukum tata negara, Refly Harun mengatakan bahwa eksisnya relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin untuk menyukseskan program pemerintah saat ini tidak bisa dibenarkan.
Pasalnya, program pemerintah itu disukseskan oleh lembaga atau struktur pemerintah.
BACA JUGA: Pakar Hukum Top Bongkar Fakta Ini, Anies Baswedan Bikin Kaget
Menanggapi hal itu, pengamat politik Emrus Sihombing menilai pernyataan Refly tersebut lebih politis, sangat jauh dari kaidah akademis.
Emrus mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan setiap negara ditentukan sejauh mana tingkat partisipasi setiap warga negara (individu) dan kelompok masyarakat terlibat atau ikut serta dalam proses pembangunan.
"Demokrasi itu, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, dan yang tak kalah utamanya bersama-sama dengan rakyat," kata Emrus, belum lama ini.
"Artinya, partisipasi setiap warga masyarakat kunci kesuksesan pembangunan suatu negara," imbuhnya.
Emrus menambahkan, keterlibatan setiap warga atau kelompok organisasi masyarakat, termasuk relawan Jokowi-Ma'ruf, untuk menyukseskan program pemerintah merupakan model pembangunan yang memandang bahwa rakyat Indonesia sebagai subyek pembangunan yang berpikir tak terbatas, kreatif, inovatif, punya kehendak bebas dan cita-cita.
Sebaliknya, kata Emrus, pembangunan akan mengalami kelambatan, bahkan bisa jadi terlambat, bila program pemerintah hanya disukseskan oleh lembaga atau struktur pemerintah.
Oleh karena itu, menurut Emrus, pembangunan yang disukseskan oleh lembaga atau struktur pemerintah merupakan pendekatan mekanistis yang memposisikan manusia sebagai objek pembangunan.
Artinya, manusia bisa dikendalikan dan hanya mengikuti kehendak penguasa atau keinginan dari struktur pemerintah itu sendiri.
"Pola pembangunan semacam ini menjadi sentralistik dan satu arah. Saya pastikan model pembangunan semacam ini sangat tidak relevan dengan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia," jelasnya.
BACA JUGA: Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Pakar Berikan Solusi Top
Emrus pun menilai Refly ingin "bernostalgia" kembali ke pola pembangunan sentralistik yang linear, yang sangat tidak sejalan dengan perubahan sosial, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News