Pengamat Mencibir Tajam, UU Pemilu Sulit Direvisi Karena...

GenPI.co - Pengamat politik Ujang Komarudin ikut menilai pemerintah akan teguh mempertahankan untuk tidak merevisi Undang-Undang Pemilu. 

“Sikap pemerintah sangat jelas tidak mau revisi,” ujarnya kepada GenPI.co, Jumat (12/2). 

 BACA JUGA: Soal RUU Pemilu, DPR Disemprot Formappi! Pedas Banget

Dosen Universitas Al Azhar tersebut mengatakan ketika pemerintah tidak ingin mengubah UU Pemilu partai-partai koalisi pun tidak bisa berbuat banyak. Selain itu mereka juga akan cenderung ikut dengan pemerintah. 

“Karena terikat dengan perjanjian koalisi, itu,” katanya. 

Ujang juga menjelaskan bahwa selama pemerintahan Jokowi, saat pemerintah punya kebijakan, tidak ada partai politik yang bisa menolak. 

“Seperti revisi UU KPK dan UU Ciptakerja ciptakerja, walau ada yang menolak dari oposisi jarang-jarang selesai. Apalagi sekarang UU Pemilu,” paparnya.  

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan penentuan prolegnas prioritas belum ditetapkan di rapat paripurna penutupan masa persidangan III Tahun Sidang 2020-202, Rabu (10/2). 

BACA JUGA: Demi Nikmati Kekuasaan, Koalisi Jokowi Lakukan Hal ini

Sebab, masih ada polemik dalam pembahasan RUU Pemilu setiap fraksi di DPR RI. 

"Memang persoalan masalah RUU Pemilu ini jadi perhatian kita semua di DPR," ujar Dasco saat memimpin rapat paripurna. 

Sementara itu, kelanjutan RUU Pemilu akan dibahas kembali di Badan Musyawarah (Bamus) DPR dalam masa sidang yang akan datang. 

"Kita masih aspirasi masyarakat, kita masih saling berkomunikasi antarparpol di DPR. Di situ kita akan putuskan bersama-sama lanjut atau tidaknya," jelasnya.(*)

BACA JUGA: AHY Benar-benar Berkeringat, Panas-panasan, Hujan-hujanan