GenPI.co - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mempertanyakan gagasan hukuman mati yang kembali diungkit oleh Wamenkumham Edward (Eddie) Omar Sharif Hiariej.
Pasalnya, hukuman mati di Indonesia sejak dulu selalu dipersoalkan oleh Dewan HAM PBB.
BACA JUGA: Soal Hukuman Mati Koruptor, Eks Ketua KPK Malah Bilang...
“Hal itu tidak sejalan dengan gerakan global untuk penghapusan hukuman mati dalam rangka menghormati HAM, khususnya hak hidup,” kata dia dalam diskusi daring di kanal YouTube medcomid, Minggu (21/2).
Taufan menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, Komnas HAM sudah mulai melakukan upaya moratorium hukuman mati.
“Jadi, dalam RKUHP yang akan disahkan nanti, hukuman mati itu tidak akan dilakukan secara serta merta. Karena, akan ada banyak tahapan sebelum sampai ke keputusan itu,” ujarnya.
Oleh karena itu, gagasan hukuman mati yang disampaikan Eddie merupakan suatu kemunduran.
“Hukuman mati ini hanya untuk kejahatan paling serius, seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang. Korupsi dan narkoba itu tidak termasuk dalam hukuman mati di Dewan HAM PBB,” paparnya.
BACA JUGA: Wamenkum HAM: Edhy Prabowo dan Juliari Pantas Dihukum Mati
Namun, Taufan menghormati adanya hukuman mati sebagai norma hukum di Indonesia. Pasalnya, bahasan terkait hal itu sudah sampai di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dianggap tidak menyalahi UUD 1945.
“Walaupun ada Pasal 28A UUD 1945 tentang hak hidup, tapi ada ayat lain yang mengatakan bahwa itu harus sejalan dengan kepentingan nasional dan aturan lainnya,” jelasnya.
Oleh karena itu, hukuman mati harus didiskusikan terkait konteks kemanfaatannya dan harus memikirkan sentimen masyarakat.
“Ini sebenarnya menangkap sentimen masyarakat yang marah akibat kasus mantan Mensos Juliari P Batubara. Padahal, tidak ada korelasi antara hukuman mati dengan efek jera,” pungkasnya.(*)
BACA JUGA: Terawan, Seniman Kesehatan dengan Kemampuan Manajerial yang Buruk
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News