GenPI.co - Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar oleh Kubu Kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Deliserdang, Sumut.
Ia mengatakan jika KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat itu masih menjadi masalah internal partai.
BACA JUGA: Pengamat Bongkar AD/ART Demokrat, SBY & AHY Langsung Terpojok
"Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deliserdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum,” kata Mahfud dalam akun Twitter-nya @mohmahfudmd, Sabtu (6/3).
Ia menjelaskan, jika hasil KLB itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB Partai Demokrat itu.
“Saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasarkan UU dan AD/ART parpol. Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilan lah yang memutuskan. Sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD," cuit dia.
Mahfud MD juga menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub meskipun dianggap sempalan.
Hal yang berlaku era kepemimpinan Megawati Soekarnoputri hingga sekarang itu demi menghormati independensi partai.
“Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi, kalau melarang atau mendorong bisa dituding intervensi, memecah belah, dan lainnya," ta,mbah Mahfud MD.
BACA JUGA: Sadis! Orang ini Sebut KLB Demokrat Penuh Tipu Daya
Sebagaimana diketahui KLB, Deliserdang pada Jumat (5/3) mengangkat Kepala kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Dalam KLB tersebut, Jhoni Allen Marbun menegaskan jika Moeldoko dipilih mayoritas peserta dengan metode voting terpilih.
KLB itu pun mendapat penolakan keras oleh kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pihak AHY menyebut KLB tersebut KLB itu abal-abal karena dijalankan tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat.(Ant)
BACA JUGA: Max Sopacua Mengamuk, Loyalis Muda SBY Habis Disemprot
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News