GenPI.co - Kecil kemungkinan Partai Demokrat bisa ikut bersaing di Pemilu 2024 mendatang oleh karena konflik yang menderanya saat ini.
Hal tersebut itu diungkapkan pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Rangkasbitung Haris Hijrah Wicaksana, Minggu (7/3).
BACA JUGA: Ngeri, Bupati Cantik Ancam Kirim Santet untuk Moeldoko
"Jika konflik itu tidak ada titik temu tentu dapat merugikan Partai Demokrat sendiri," ucap Haris.
Haris menyebut beberapa skenario yang bisa dilakukan oleh kubu kontra-AHY yang menyelenggarakan KLB Deliserdang.
Hasil KLB yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bakal Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkum HAM).
"Apabila hasil KLB itu ditolak oleh Kemenkum HAM maka mereka ada dua pilihan antara bergabung dengan partai lain atau mendirikan partai sendiri," beber dia.
Dua pilihan diatas, sambung Haris, sama-sama merugikan Partai Demokrat. Sebab elektabilitas 7 persen pada 2019 akan makin tergerus oleh perpecahan tersebut.
BACA JUGA: Max Sopacua Ngamuk, Andi Mallarangeng Ditantang Begini
Skenario lainnya adalah ketika Kemenkum HAM meluluskan hasil KLB Deliserdang.
Kubu AHY tentu akan bereaksi dengan melakukan proses gugatan hukum ke Pengadilan Mahkamah Agung.
Proses hukum ini menurut Haris bisa berlangsung lama dan memakan waktu 2-3 tahun.
Bila itu terjadi, tidak ada kans bagi partai lberlambang mercy itu untuk berlaga di 2024.
Sebab akan jadi masalah ketika kader partai membutuhkan tanda tangan ketua umum untuk mengajukan calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Saya kira bila partai itu belum memiliki legalitas hukum yang kuat akibat adanya konflik tentu KPU akan menolaknya," imbuh Haris.
BACA JUGA: AHY Berseru Keras, Blak-blakan Sebut Moeldoko Sebagai...
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News