GenPI.co - Ahli hukum tata negara Refly Harun menyarankan Istana memberikan sanksi tegas terhadap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Dikutip dari kanal YouTube-nya, Senin (8/3/2021), Refly mengaku tidak setuju dengan pendapat pemerintah jika konflik di Partai Demokrat (PD) adalah masalah internal.
BACA JUGA: Ruhut Sitompul Bela Moeldoko soal KLB Demokrat, SBY Harus Baca
"Ini semua sangat tergantung sikap pemerintah. Apa mau terlibat untuk kebaikan atau terlibat untuk tidak baik. Kalau terlibat untuk kebaikan maka Moeldoko ditegur disarankan tak ambil kursi Demokrat," tegas Refly.
Dia kembali menyatakan bahwa masalah itu tak bisa disebut urusan internal partai karena melibatkan pihak eksternal, yang bahkan punya posisi strategis di pemerintahan.
"Tidak bisa disebut masalah internal karena ada eksternal. Porsi pemerintah memperingatkan Moeldoko. Moeldoko adalah urusan pemerintahan," jelasnya.
BACA JUGA: Kubu SBY Diskakmat Loyalis Moeldoko, Makin Terpojok
Menurut Refly apabila Moeldoko ditegur dan diancam sanksi dikeluarkan karena bersikeras jadi ketum Demokrat maka masalah akan diselesaikan lebih baik oleh benar-benar internal Demokrat
Sebagai informasi, terpilihnya Moeldoko sebagai Ketum Demokrat versi KLB Sibolangit, Jumat (5/3/2021) lalu, kini tengah menjadi buah bibir di masyarakat Indonesia, yang dianggap Partai Demokrat tandingan.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News