GenPI.co - Kisruh di tubuh Partai Demokrat memanas setelah adanya Kongres luar biasa (KLB) yang mengangkat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Banyak yang beranggapan jika konflik di Partai Demokrat tersebut terus berlanjut, akan berpotensi melahirkan partai politik (parpol) baru.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Diskakmat, Pembelaan Kubu Moeldoko Menggelegar!
Namun, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Zaki Mubarak menilai hal itu sulit terjadi.
"Sulit, kasusnya beda dengan konflik di PDI yang memunculkan PDI Perjuangan," ujar Zaki kepada GenPI.co, Kamis (11/3/2021).
Zaki menilai kisruh yang terjadi di Partai Demokrat lebih mendekati "perampokan politik" atau "political robbery" oleh kubu Moeldoko.
"Legal standing KLB sangat lemah. Secara politik juga tidak mendapat dukungan arus bawah Partai Demokrat," jelasnya.
Menurut Zaki, hal itu terbukti dari resistensi atau perlawanan masif dari DPP dan DPC Partai Demokrat se-Indonesia terhadap KLB yang dianggap ilegal tersebut.
Selain itu, menurut Zaki, Moeldoko bukan seperti sosok Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Dia (Moeldoko) tidak mempunyai magnet politik. Kekuatannya hanya terkait ke kekuasaan. Dia tidak cukup modal sosial politik untuk membuat parpol baru ataupun parpol tandingan," jelasnya.
Diketahui sebelumnya, KLB Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3) memutuskan kepemimpinan AHY demisioner.
BACA JUGA: Jika Kubu Moeldoko Dilegalkan, Ini Tantangan AHY Buat Partai Baru
Sebagai penggantinya, pihak yang menyelenggarakan KLB menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News