GenPI.co - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengeluarkan pernyataan kasus tanah untuk program rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur.
Menurut Prasetio, Gubernur Anies Baswedan harus bertanggung jawab sebagai kepala daerah sudah pasti mengetahui adanya pembelian lahan yang dilakukan oleh anak buahnya.
BACA JUGA: Menggelegar, KPK Bakal Periksa Anies Baswedan
"Ya gubernur, gubernur tahu kok, makanya saya katakan saat rapat dengan Sarana Jaya, masa' Wagub tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP Rp 0. Kalau kami cuma mengesahkan, jadi apa yang mereka minta kami serahkan kepada mereka lagi," kata Prasetio di Jakarta, Senin (15/3).
Politikus PDIP ini mengatakan setelah anggaran pembelian tanah yang diajukan disetujui dewan, Pemprov DKI Jakarta membuatkan payung hukum untuk proses pencairan dananya.
karena itu dia mengatakan tidak mengetahui proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya.
"Saya nggak ngerti, fungsi saya hanya pegang palu (mengesahkan) anggaran yang diminta. Tapi saya nggak merasa (dikambing hitamkan) karena saya nggak bermain itu kok. Biarkan saja mereka yang mengatakan itu, nanti dia sendiri yang merasakan dosanya," kata loyalis Megawati ini.
KPK tengah melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.
Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga digelembungkan dan merugikan kerugian negara sebesar Rp 100 miliar, terjadi karena ada selisih harga tanah Rp5.200.000 per m2 dengan total pembelian Rp 217.989.200.000.
BACA JUGA: Gisel Buka-bukaan Kasus Video Syur 19 Detik, Jangan Ditiru Ya
Sementara dari total 9 kasus pembelian tanah yang dilaporkan ke KPK, terindikasi merugikan keuangan negara sekitar Rp1 triliun. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News