GenPI.co - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly buka suara soal penolakan permohonan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
Maskipun Moeldoko orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Yasonna hanya menegakan aturan yang sudah ada.
BACA JUGA: Strategi Maut Moeldoko Terbongkar, Bisa Mencoreng Namanya Sendiri
"Kami menegakkan aturan, kalau sesuai dengan AD/ART akan kami jalankan. Kalau tidak sesuai akan kami tolak," kata Yasonna dalam video wawancara dengan jurnalis senior, Karni Ilyas di kanal Youtube Karni Ilyas Club,Jumat (2/4).
Yasonna mengatakan, setelah KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 16 Maret 2021 kubu Moeldoko mengirimkan surat permohonan pengesahan ke Kemenkumham.
Yasonna mengaku memerintahkan kepada anak buahnya agar cepat melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang diajukan.
"Kami temukan kekurangan yang harus dilengkapi, misalnya mandat, jumlah DPD-nya, kan menurut AD/ART 2/3 DPD, jadi ada 33 DPD. Kemudian DPC harus ada 1/2, sekitar 274 DPC, itu yang harus hadir," ungkap Yasonna.
Setelah menemukan kekurangan itu, Kemenkumham memberikan waktu kepada kubu Moeldoko untuk melengkapinya. Namun hingga habis waktu yang ditentukan, mereka tidak bisa memenuhinya.
"Saya hormati Pak Moeldoko sebagai teman, sebagai kolega, tapi ini masih ada kekurangan," katanya.
Keputusan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang disampaikan melalui Mensesneg Pratikno bahwa penanganan konflik Partai Demokrat harus sesuai aturan yang berlaku.
Politikus PDIP itu menegaskan, arahan itu membantah tudingan bahwa Presiden Jokowi merestui langkah yang dilakukan Moeldoko.
BACA JUGA: Pengamat Top Kaget, Pentolan KAMI Dituntut 6 Tahun Penjara
"Kalau saya melihat, karena didorong-dorong begitu, dituding-tuding begitu ya sekalian kecebur aja, mungkin gitu," ungkap Yasonna. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News