GenPI.co 
GenPI.co - Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta, disebut-sebut, ke Kalimantan Timur telah mengundang perhatian banyak orang. Namun tentu saja tak asal pindah melainkan harus melihat berbagai aspek termasuk keuangan. Biaya pemindahan ini tentu tak sedikit. Diberikan dua alternatif oleh Badan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dua skema perencanaan ini adalah skema rightsizing dan tidak. Dengan skema rightsizing, biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun dan untuk skema non-rightsizing sekitar Rp 466 triliun. Dan itu duit semua, lho. Dari mana sumbernya, ya?
Baca juga :
Festival Mangrove di Kaltim Ditandai Penanaman 500 Bibit Bakau
Menilik Infrastruktur Kalimantan Timur, 'Calon' Ibu Kota Baru
Jufu Kalla: Pindah Ibukota Negara Butuh 10-20 Tahun
Dana tersebut bisa berasal dari APBN, BUMN, perusahaan swasta dan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), demikian ujaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro seperti dikutip dari Liputan6. "Adapun untuk APBN akan kita minimalkan hanya untuk membiayai infrastruktur dasar. Kami upayakan agar tidak memberatkan APBN," ujar Bambang.
Termasuk infrastruktur dasar yakni fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen. Sementara dana dari BUMN digunakan sebagai infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Dari sektor swasta akan dikembangkan seluruhnya untuk fasilitas sosial dan properti.
Rencana pemindahan ibu kota yang rencananya ke Kalimantan Timur juga tidak langsung alias ada tahapannya. Yang terpenting adalah kebijakan ini terus berjalan dan tidak mangkrak. "Kan tidak tahu juga apakah ketika Presidenya ganti, kemudian kebijakanya akan tetap terus berjalan. Perlu ada kepastian jika ada perubahan kepengurusan maka kebijakan juga bisa on going," ucap Bambang lagi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
