
"Dalam banyak kasus, selalu terjadi modus suap di setiap program pembangunan," tuturnya.
Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan RUU IKN menjadi UU dalam rapat paripurna, Selasa (18/1/2022).
Dengan begitu, pembangunan IKN di Kalimantan Timur telah memiliki landasan hukum yang jelas.(*)
BACA JUGA: LSAK Minta KPK Bangun Sistem Pencegahan Korupsi di Proyek IKN
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News