GenPI.co 
GenPI.co - Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah bersuara lantang terkait polemik aturan Jaminan Hari Tua (JHT) Kementerian Ketanagakerjaan (Kemnaker).
Menurut dia, telah terjadi kesalahan fatal dari pemerintah terkait kebijakan publik.
"Kebijakan publik eror soal aturan JHT, karena pemerintah menonjolkan hal tersebut," ujar Trubus dalam Diskusi Online: Unboxing Kebijakan JHT Indonesia, Jumat (18/2).
BACA JUGA: Kisruh JHT, Moeldoko: Kalau Kena PHK, Masih Ada JKP!
Trubus menjelaskan, kondisi itu yang membuat kegaduhan di kalangan masyarakat, khususnya para buruh dalam melihat aturan JHT.
Sebab, kata dia, kondisi pandemi covid-19 turut memicu perasaan khawatir dari para buruh tentang nasib pekerjaannya.
BACA JUGA: Polemik Pencairan JHT, Menaker Bisa Bikin Jokowi Disomasi
"Emosi para buruh memuncak terkait JHT karena khawatir dipecat atau PHK di pekerjaannya. Jadi, komunikasi sangat penting saat ini untuk meredam emosi semua pihak," jelasnya.
Menurut Trubus, alasan kegaduhan yang terjadi akibat aturan JHT memang menjadi tanggung jawab pemerintah.
Dia menilai pemerintah sejauh ini memang terkesan tidak mengedepankan dialog terkait kebijakan yang ingin dijalankan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
