GenPI.co 
GenPI.co - Indonesia dan Australia menyepakati tiga program untuk mengatasi maraknya pelanggaran oleh nelayan Tanah Air di wilayah perairan Australia.
Tiga program tersebut ialah pengembangan mata pencaharian alternatif, kerja sama pengawasan dan penegakan hukum, serta Public Information Campaign (PIC).
Dirjen PSDKP KKP Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mendorong penyelesaian permasalahan tersebut dilaksanakan secara komprehensif.
BACA JUGA: Tangkal Ancaman Ilegal Fishing, Ini Terobosan Baru Menteri KKP
“Ini adalah upaya untuk mengatasi permasalahan maraknya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia,” kata Adin di Jakarta, Kamis (31/3).
Adin menambahkan program-program tersebut merupakan kombinasi pendekatan pencegahan dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera agar nelayan tidak masuk secara ilegal ke perairan Australia.
BACA JUGA: KKP Rilis Teknologi Satelit untuk Kawal Penangkapan Ikan Terukur
Selain itu, pendekatan peningkatan perekonomian nelayan akan didorong melalui mata pencaharian alternatif.
“Jadi, bukan hanya melalui tindakan represif. Harus ada upaya pencegahan dan perbaikan kesejahteraan nelayan di lokasi-lokasi asal, seperti Kupang dan Rote,” jelas Adin.
BACA JUGA: Menteri KKP Sebut Illegal Fishing di Indonesia Berkurang
Sementara itu, Sekretaris Ditjen PSDKP Suharta menyampaikan, Indonesia dan Australia telah sepakat membentuk Tim Kerja (Working Group) untuk merampungkan rencana dan melaksanakan ketiga program tersebut.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
