GenPI.co 
“KPK, Kepolisian RI, dan Kejaksaan Agung harus mengintensifkan penyelidikan jika ada pihak yang berkolusi untuk menipu pemerintah dengan menyedot CPO untuk penjualan tidak sah, yang selanjutnya dapat menyebabkan kekurangan minyak goreng lokal di Indonesia," tegasnya.
APPKSI berharap pemerintah mencabut pemberlakuan kembali domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) yang diatur oleh Kementerian Perdagangan.
Hal itu menyusul dibukanya kembali ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO). Pasalnya, kata Arief, kebijakan itu membuat kesulitan ekspor CPO karena tangki CPO penuh menumpuk.
BACA JUGA: BPKP dan Kejagung Bentuk Tim Khusus untuk Audit Perusahaan Sawit
Lebih lanjut, Arief menambahkan APPKSI juga mendesak pemerintah untuk menurunkan pungutan ekspor CPO yang sangat tinggi.
Sebab, hal itu membuat harga TBS petani makin hancur karena beban pungutan ekspor ternyata dibebankan pada harga beli TBS.(*)
BACA JUGA: Indonesia Terbitkan Izin Ekspor Sawit, Harga CPO Ambruk
Simak video menarik berikut:
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News
